Hukum Korupsi Di Indonesia – Data Hk

Revisi Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 sudah resmi disahkan dan menjadi hukum
korupsi yang paling baru di Indonesia. Revisi ini meski mendapatkan protes yang cukup keras di
kalangan masyarakat bahkan menimbulkan gelombang unjuk rasa yang cukup masif di berbagai
wilayah di Indonesia dari berbagai macam kalangan, tetap disetujui oleh Pemerintah dan juga DPR.
Pengesahan dilakukan dengan rapat paripurna yang dihadiri oleh 102 anggota dewan, dengan 7
fraksi setuju dengan revisi, sementara fraksi PKS, Demokrat, dan juga Gerindra sepakat dengan
memberikan catatan khusus. Ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian pada hasil revisi UU
KPK terutama yang berkaitan dengan perubahan kedudukan dan juga tugas dari lembaga
antikorupsi, dalam hal ini KPK. Berikut adalah beberapa poin tersebut.

Kedudukan lembaga KPK menjadi lembaga negara
Pada UU KPK sebelumnya kedudukan lembaga KPK dinyatakan sebagai lembaga negara yang
dalam melaksanakan tugasnya  memiliki sifat yang independen dan bebas dari pengaruh manapun.
Pernyataan ini direvisi dengan menyatakan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan
eksekutif yang dalam melaksanakan fungsi dan juga kewenangannya bersifat independen dan juga
bebas dari pengaruh manapun. Revisi ini diklaim menguatkan dan menjelaskan posisi KPK sebagai
lembaga negara yang berada dalam ruang lingkup kekuasaan pelaksana pemerintahan, sesuai
dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-XV/2017.

Wewenang untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan
Revisi Undang-Undang KPK selanjutnya membahas mengenai wewenang KPK yang sebelumnya
dinyatakan tidak memiliki wewenang untuk melakukan penghentian penyidikan dan juga penuntutan
terhadap kasus tindak pidana korupsi yang sedang berjalan. Dalam revisi wewenang KPK ditambah
menjadi memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut  dengan syarat proses penyidikan dan
penuntutan tidak selesai dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun. Kemudian keputusan tersebut harus
disampaikan pada Dewan Pengawas KPK dengan jangka waktu paling lama adalah satu minggu
sejak Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dikeluarkan oleh KPK.

Pembatasan aturan untuk melakukan penyadapan
Poin revisi selanjutnya dan menjadi hal yang cukup banyak untuk diperdebatkan adalah soal
kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan terhadap target yang diduga melakukan tindak
pidana korupsi untuk kepentingan investigasi dan juga bisa dijadikan sebagai barang bukti. Semula
wewenang KPK untuk melakukan penyadapan tidak dibatasi waktu tertentu maupun keharusan bagi
KPK untuk meminta izin kepada Dewan Pengawas KPK sebelum melakukan proses penyadapan. Hal
ini dinilai bisa melanggar Hak Asasi Manusia oleh karena itu aturan tersebut mendapat revisi. Hasil
revisi memberikan wewenang pada KPK untuk melakukan penyadapan setelah ada izin tertulis dari
Dewan Pengawas KPK dan dibatasi jangka waktu penyadapan hanya dilakukan selama 6 bulan sejak
surat izin terbit. Izin bisa diperpanjang satu kali dalam periode waktu yang sama.
Keluaran hk lengkap bisa anda temukan di Data Hk

Status pegawai KPK yang menjadi ASN
Poin krusial selanjutnya yang menjadi revisian dari UU KPK tahun 2002 adalah soal status
kepegawaian karyawan yang bekerja di KPK. Sebelumnya hal-hal yang berhubungan dengan
kepegawaian KPK misalnya pengangkatan dan juga syarat diatur lebih lanjut oleh KPK sendiri.
Sedangkan pada revisi Undang-Undang KPK dinyatakan bahwa pegawai KPK merupakan anggota
Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia sehingga tata cara
pengangkatannya pun dilakukan dengan cara yang sudah diatur oleh undang-undang untuk
mengangkat pegawai ASN. Kemudian pada UU Revisi ini juga disebutkan mengenai masa transisi
untuk mengalihkan pegawai KPK yang belum menjadi ASN agar menjadi ASN. Itulah potret hukum
korupsi di Indonesia saat ini yang baru saja mengalami revisi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *